ISU ETNISITAS SEBAGAI TANTANGAN DALAM TRANSISI MENUJU DEMOKRASI: STUDI KASUS NEGARA MYANMAR

Pendahuluan

Salah satu diskursus yang menarik dalam studi tentang demokrasi adalah mengenai transisi. Apa yang disebut dengan transisi ini adalah sebuah proses panjang yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk bisa sampai pada sebuah demokrasi yang terkonsolidasikan. Atau dengan kata lain transisi demokrasi membicarakan apa saja yang harus dihadapi oleh sebuah negara yang non demokratis untuk bisa berubah menjadi negara demokrasi. Menarik bagi kita kemudian untuk mengamati apa saja tantangan yang harus dihadapi oleh sebuah negara dalam transisi demokrasi. 

SURAT TERBUKA

Kampus UI sering dibilang sebagai sebuah miniatur Indonesia. Namun, Bapak-Ibu yang Terhormat, Indonesia yang saya tahu dan impikan sampai sekarang adalah sebuah negara yang penuh akan toleransi. Salah satu unsur dari toleransi yang saya yakini selama ini adalah adanya pengakuan akan adanya perbedaan. Hal ini tidak saya temukan di salah satu program yang Bapak-Ibu, selaku pemangku kebijakan kampus, wajibkan kepada semua mahasiswa baru UI tahun 2015 yang sedang kita sambut. Bapak-Ibu yang terhormat mewajibkan semua mahasiswa baru untuk ikut serta di pembukaan dan penutupan acara MTQ Mahasiswa Nasional XIV Tahun 2015 di kampus Universitas Indonesia sebagai bagian dari Kamaba. Akan tetapi, lagi-lagi Bapak-Ibu yang Terhormat, tidak semua mahasiswa baru kita adalah umat Islam. Ada dari mereka yang beragama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, maupun Konghucu. Atas dasar apa mereka semua yang berbeda ini diwajibkan (atau kalau bisa disebut dikomandokan) untuk ikut serta dalam acara MTQ yang merupakan acara bernuansa Islami tersebut. Hal seperti ini sama sekali tidak mencerminkan negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai. Seharusnya kampus seperti UI sadar akan hal ini.

Nama saya Edbert Gani Suryahudaya, UI 2012, mahasiswa biasa dari kampus kita tercinta Bapak-Ibu. Saya tidak ingin membiarkan surat ini menjadi surat kaleng semata. Saya sebutkan nama saya dengan jelas. Alangkah baiknya apabila Bapak-Ibu, atau rekan-rekan lainnya, juga dapat secara terbuka membantu saya untuk memberikan kejelasan atas dasar apa hal yang telah disebutkan di atas dilakukan. Apakah hanya masalah kuota pengunjung yang ditargetkan? Lupa bahwa ternyata tidak semua mahasiswa baru beragama Islam? Atau apa? Semoga kegelisahan ini bisa terjawab dengan cepat dan imajinasi buruk yang mulai tercipta dalam benak bisa langsung terhapuskan. Surat ini saya tulis berdasarkan inisiatif saya sendiri tanpa membawa nama kelompok manapun.

            

        Saya sebenarnya bingung kemana surat ini harus saya sampaikan. Ingin sekali surat ini langsung saya sampaikan ke tangan Bapak-Ibu. Tapi saya tahu di tengah kesibukan Bapak-Ibu, dan sedang berjalannya acara yang disebutkan di atas, surat semacam ini tidak akan berarti apa. Karena itu lebih baik saya bagikan ke teman-teman yang lain agar berartilah suara saya.

Catatan: Pertanyaan maupun kegelisahan saya di atas tidak mengurangi apresiasi saya kepada teman-teman satu fakultas dan yang lainnya yang sedang bertanding di MTQ. Semoga kerjakeras teman-teman sekalian bisa mendapatkan hasil yang memuaskan.

Kepal jari jadi tinju! UI UI kampusku! Bersatu almamaterku! UI!

POLITIK ALTERNATIF: BELAJAR DARI ZAPATISTA

Susan Stokes mengatakan bahwa berbicara tentang politik berarti berbicara tentang distribusi sumber daya yang ada. Untuk bisa mendapatkan distribusi tersebut pada kenyataannya memang tidak mudah. Akan tetapi bisa dikatakan pengertian seperti demikianlah yang nampaknya masih bisa memberikan optimisme bagi perkembangan ilmu politik ke depannya. Ketika kita mengatakan tentang aliran sumber daya berarti ada ruang perjuangan yang bisa kita isi. Sebuah alternatif selalu dibutuhkan bila ingin keluar dari pengaruh dominan pihak yang berkuasa agar bisa mendapatkan akses terhadap sumber daya. Terkait hal ini nampaknya Indonesia masih perlu belajar banyak. Begitu banyak kelompok masyarakat yang sebenarnya memiliki kepentingan akan distribusi sumber daya, namun tidak berakhir dengan sebuah perjuangan yang tepat. Berkaca kepada kondisi negara lain selalu dapat menjadi pelajaran yang baik. Amerika Latin adalah contoh yang baik dalam hal perjuangan itu.

MINORITAS TIONGHOA DI THAILAND: SEBUAH PEMBANDING

Seperti yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara lainnya, etnis Tionghoa juga menjadi salah satu isu menarik di Thailand. Kelompok etnis ini memang menjadi minoritas di Thailand yang secara sejarah cukup penting perannya dalam hal ekonomi maupun politik. Tetapi bidang ekonomi memang lebih banyak dibanding politik yang perannya banyak dimainkan oleh etnis Tionghoa. Hal unik yang terjadi pada etnis Tionghoa di Thailand adalah bahwa ada usaha untuk mengintegrasikan atau mengasimilasi etnis ini ke nasionalitas bangsa Thai. Hal serupa jarang kita temui di negara-negara Asia Tenggara lain. Kita dapat membandingkan dengan negara Malaysia yang bahkan memberlakukan kebijakan yang berdasarkan perbedaan etnis untuk mengelompokkan golongan Melayu, Tionghoa, dan India. Begitu juga dengan Indonesia pada masa Orde Baru yang sangat membatasi warga Tionghoa dalam kehidupan sosial politik. Sehingga masalah etnis Tionghoa di Thailand sangat menarik untuk dikaji.

DEADLOCK GERAKAN BEM SE-UI

“Tinggalkan ranjang lihat lebih jeli. Dengan lebih bening. Mulai , Tuan-tuan. Makin jauh tertinggal dari golongan-golongan lain, akan makin sulit mengejar....makin hina bangsa kita di kemudian hari..” – Pramoedya Ananta Toer.

Belakangan ini cukup ramai tweet-tweet atau pun jarkom yang mengajak mahasiswa Universitas Indonesia (UI) untuk ikut bergerak dengan aksi bersama melawan korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah ajakan aksi bersama pada Jumat, 20 Maret 2015 ini. ILUNI UI dikatakan mengambil peran dengan bergabung dalam aksi bersama mahasiswa UI ini. Namun permasalahannya muncul ketika tidak semua BEM Fakultas yang ada di UI ini ikut serta. Niatnya ingin melakukan gerakan bersama, tetapi jadinya adalah ketidaksepakatan antara BEM UI dengan beberapa BEM Fakultas yang memilih untuk tidak bergabung. Banyak pihak berusaha memanaskan situasi dengan kritik pedas bagi yang tidak mau terlibat dalam aksi. Hal yang menarik adalah justru beberapa mantan mahasiswa yang berusaha untuk memanaskan situasi, bahkan sebelum BEM Fakultas menyatakan sikap mereka terhadap aksi tersebut. Alih-alih menyadarkan, banyak pihak justru semakin tinggi sentimennya. Alhasil tidak ada satu suara untuk bergerak bersama. Kalau sudah begini, mau apa?

MELIHAT RELASI NEGARA-BISNIS DALAM KERANGKA EKONOMI POLITIK

(Stephan Haggard, Sylvia Maxfield, dan Ben Ross Schneider: Theories of Business and Business-State Relations, Bab 2)

Hubungan bisnis dan negara cukup penting dalam analisa ekonomi politik. Dengan demikian penting bagi kita untuk memahami jaringan ini sebagai sebuah bahan kajian yang tak terpisahkan bila membahas ekonomi politik sebuah negara. Tulisan dari  Haggard et.al berusaha menjelaskan kepada kita mengenai pendekatan ekonomi politik dari jaringan antara bisnis dan negara. Macam-macam pendekatan itu menempatkan bisnis (dikonsepkan sebagai sektor privat) sebagai modal (capital), sektor (sektor), firm, asosiasi (association), dan juga jaringan (network).

POLRI VS KPK: SIAPA YANG DIBELA?

Berbicara soal fakta, KPK adalah garda terdepan saat ini dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan instansi Polri sangat kurang, bila tidak ingin dikatakan nol besar, dalam pemberantasan korupsi. Fakta lainnya Indonesia telah memilih menjadi sebuah negara hukum sehingga patut menghormati prosedurnya. Kita punya Polri yang bertugas untuk menindak segala macam tindakan yang melanggar hukum. Selain itu masyarakat jelas ingin agar pemerintahan bersih dari korupsi dan juga tegaknya hukum di Indonesia. Lalu bagaimana ketika dua alat negara, untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi, justru saling bermain sandra satu sama lain?

Saya tidak ingin berbicara banyak dalam dimensi hukum. Saya lebih tertarik melihat dimensi politik dalam masalah persaingan antar ‘binatang’ ini (seperti yang dianalogikan oleh media sebagai cicak vs buaya). Berbicara tentang politik berarti menyinggung tentang perebutan kekuasaan, tentang kepentingan, dan aktor-aktor di dalamnya. Hal itu dapat kita lihat dalam masalah Polri dan KPK. Keduanya jelas sama-sama punya kepentingan. Sebagai instansi, Polri jelas berkepentingan menegakkan hukum, sedangkan KPK untuk memberantas korupsi. Tetapi soalnya akan lain apabila kita melihat soal perebutan kekuasaan.